Jawaban C. rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di indonesia adalah rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. DilansirEncyclopaedia Britannica (2015), kedaulatan rakyat merupakan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara di tangan rakyat. Teori rakyat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Sumber ajaran atau dasar dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi dan itu sudah dirintis di Yunani. Apakahkamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah?. Berikut pilihan jawabannya: Mematuhi hukum yang berlaku; Bayar pajak; Pemilu; Pembangunan; Kunci jawabannya adalah: C. Pemilu. Semuajawaban benar. Jawaban: C. Menghargai pendapat orang lain. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat di bawah ini adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Makna kedaulatan rakyat adalah? beserta jawaban PendirianPerusahaan Negara (BUMN) di Indonesia Pasal 10 ayat (1) UU BUMN menetapkan bahwa pendirian BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. BUMN yang berbentuk Persero, organnya adalah RUPS, Komisaris, dan Direksi. Dilansirdari Encyclopedia Britannica, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di indonesia, yang termasuk lembaga legislatif adalah mpr, dpr dan dpd. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Sebagai warga negara yang mengakui prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka akan? beserta jawaban penjelasan dan I5ureZc. - Kedaulatan merupakan status superioritas kekuasaan dalam suatu lingkungan sosial atau teritori yang menyebabkan terciptanya aturan mengenai hukum-hukum tertentu. C. F. Strong dalam Konstitusi-konstitusi Politik Modern 2011, hlm. 8 menerangkan lebih lanjut perihal ini. Kedaulatan dijabarkan olehnya sebagai superioritas yang termuat di konteks negara. Berkat adanya kekuatan ini, negara bisa membuat aturan hukum. Sementara itu, rakyat didefinisikan sebagai penduduk yang tinggal di suatu negara dan tunduk pada pemerintahannya. Dengan begitu, jelas terlihat bahwa rakyat merupakan suatu bagian dari negara yang harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungannya. Lantas, apa makna kedaulatan rakyat sebenarnya? Makna Kedaulatan Rakyat Dari penjelasan di atas, kedaulatan bisa dibilang sebagai bentuk kekuasaan tertinggi. Lalu, rakyat merupakan masyarakat yang tunduk di bawah kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat punya sedikit arti berbeda dari dua kata tersebut ketika dipisakan. Saat dua konsep disatukan, kedaulatan rakyat bisa diartikan sebagai kekuasaan di suatu negara yang diatur oleh rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi yang dimaksud lewat kedaulatan rakyat adalah rakyat punya peran penting dalam membangun hukum-hukum tertentu. Dalam pengertian lain, kedaulatan rakyat juga digambarkan sebagai kekuasaan yang terdiri dari tiga tujuan. Di antaranya pemerintahan diisi oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, kedaulatan rakyat berarti memposisikan rakyat sebagai kekuatan utama. Biasanya, bentuk pemerintahan seperti ini terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi. Para pejabat yang berperan di pemerintahan merupakan rakyat terpilih yang memang dipilih melalui berbagai cara. Misalnya, dipilih lewat pemilu, ditunjuk secara langsung karena punya kemampuan, atau memang ditunjuk sebagai perwakilan. Hotma P. Sibuea dalam Ilmu Negara 2014, hlm. 213-214, menyebut kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan internal. Di antaranya, terdapat aspek kekuasaan pemerintah yang mengatur kehidupan rakyatnya. Mereka yang menjalankan pemerintahan akan diawasi oleh berbagai aturan hukum sehingga tak bisa berbuat semena-mena. Lantas, bagaimana contoh kedaulatan rakyat di Indonesia? Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia Latipah Nasution dalam artikel bertajuk "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat" Hukum dan Keadilan, vol. 1, No. 9b, 2017, hlm. 83, menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara bersistem demokrasi yang mengedepankan hukum serta kedaulatan rakyatnya. Dalam upaya pelaksanaan demokrasi sesuai kedaulatan rakyat, ada contoh yang bisa ditunjukkan lewat Pemilihan Umum Pemilu. Pada pemilihan tersebut, rakyat akan dipilih oleh rakyat lain untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun satu periode. Hal ini dicatat dalam Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terkait isinya, ada amanat bahwa rakyat harus ikut serta dalam pemilu berdasarkan beberapa prinsip demokrasi. Di antaranya, prinsip tersebut terdiri dari unsur bebas, langsung, umum, rahasia, adil, dan jujur. Jika terjadi penyimpangan terhadap salah satu unsur tersebut, maka upaya kedaulatan rakyat bisa dianggap gagal. Terlepas dari itu, rakyat boleh mengawasi kinerja pemerintahan dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian, pemerintah juga boleh mengatur beragam kebijakan selagi itu tak menyalahi aturan hukum yang juga Apa Saja Kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar UUD Negara RI 1945? Apa Saja Jenis & Teori Kedaulatan Menurut Para Ahli Tata Negara Mengenal Bentuk dan Prinsip Kedaulatan NKRI Menurut UUD 1945 - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Dhita Koesno Ilustrasi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Foto negara Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Isi dari Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang disebutkan sebelumnya merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 pada 1–9 November diamandemen, isi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, MPR merupakan organ negara yang super body dan menjadi lembaga tertinggi dalam negara. Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada begitu, sebenarnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR selaku penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah MPR berwenang untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak akan ada Pemilu Pemilihan Umum, serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN.Nah, artikel kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai penjelasan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan Mengenai Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945Ilustrasi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Foto Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diselenggarakan berdasarkan UUD 1945. Apabila tidak ada peraturan yang mengikat kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, maka kekacauan akan terjadi dan mengancam persatuan dan kesatuan dari buku Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi yang ditulis oleh Maria Farida Indrati S 2020 173, sampai saat ini masih banyak pihak yang mengartikan bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen merupakan pembagian kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Padahal perubahan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakya yang dianut negara Indonesia, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. CHL Suatu negara dapat dikatakan menjadi negara yang sejati ketika ia memiliki berdiri tegak apabila ia memiliki beberapa unsur seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. apabila salah satu dari unsur ini tidak dapat ditemukan di dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat kita sebut sebagai negara. di dalam kesempatan yang indah ini, penulis hendak menyampaikan kepada pembaca mengenai salah satu unsur pembentuk pembentuk negara yang dimaksud ialah pemerintah yang berdaulat. Secara lebih khusus, kita membahas kedaulatan negara. seperti apa makna kedaulatan negara bagi bangsa Indonesia dan seperti apa contoh dari kedaulatan negara Indonesia. penting bagi kita untuk memahami kedua hal tersebut agar kita juga ikut serta di dalam penegakan kedaulatan Kedaulatan Negara bagi IndonesiaKedaulatan ialah suatu hak yang khusus dimiliki untuk menguasai suatu wilayah, dan masyarakat. Apabila kita meninjau dari sudut pandang Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan lain sebagainya. Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara atau secara lengkapnya yaitu negara arus memiliki pemerintah yang berdaulat. Dengan kata lain, pemerintah dari suatu negara diwajibkan untuk memiliki kekuasaan Authority yang sifatnya tertinggi di negara tersebut Supremes dan tidak terbatas. Kedaulatan negara memiliki beberapa sifat seperti uraian singkat di bawah iniAsli lahir dengan perjuangan bangsa, bukan berasal dari kekuasaan yang lainnyaTertinggi tidak terdapat kekuasaan lain di dalam negara tersebut yang lebih tinggi dibandingkan kedaulatan negaraBulat tidak dapat dibagi-bagi dengan siapapun. Artinya, baik ke dalam maupun ke luar, kedaulatan negara tetaplah satuDi dalam pergaulan internasional, kita mengenal dua jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan raja ialah di dalam suatu negara, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, contohnya yaitu Inggris. Di sisi lain, kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat. Contoh negara yang menggunakan kedaulatan rakyat yaitu Indonesia. kedaulatan negara merupakan salah satu syarat tujuan pembangunan nasional dapat dari Kedaulatan Negara IndonesiaKedaulatan di Indonesia merupakan kedaulatan negara yang menitikberatkan kedaulatan di atas tangan rakyat. Hal ini mempertegas fakta bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Banyak hukum atau peraturan perundang-undangan yang mempertegas hal ini. Salah satunya yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang’. Nah, untuk mempelajari seperti apa sejatinya kedaulatan negara Indonesia itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh kedaulatan negara Indonesia1. Berdirinya Majelis Permusyawaratan RakyatBerdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 seperti yang telah disebutkan di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang dapat membentuk konstitusi tertinggi atau sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Perwujudan dari hal ini yaitu adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tinggi negara yang terdiri dari dua lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. MPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Selain itu, MPR, DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif sesuai dengan bidangnya demi sebesar-besar kepentingan sisi lain, tugas dan wewenang DPR adalah mengawasi jalannya kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dan mengatur penganggaran biaya dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanan kedaulatan Adanya Perwakilan Rakyat di Tingkat DaerahApabila MPR, DPR, dan DPD memiliki lingkup kekuasaan di tingkat negara, maka Indonesia juga memiliki lembaga perwakilan rakyat pula di setiap daerah. Lembaga perwakilan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang terdapat di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. tugas dan fungsi DPRD di Indonesia lebih kepada controlling pengawasan, budgetting penganggaran, dan legislative legislatif.3. Penggunaan Demokrasi Pancasila Sebagai Bentuk PemerintahanDalam perjalanan mengisi kemerdekaan di Indonesia semenjak 17 Agustus 1945, Indonesia terus mengubah bentuk pemerintahannya dalam rangka memperoleh bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pernah dicoba di Indonesia dan ternyata tidak cocok sehingga dipilihlah demokrasi Pancasila sebagai bentuk pemerintahan Indonesia terhitung semenjak tahun 1957. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila diterapkan di dalam setiap sektor kehidupan berbangsa dan satu ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diharuskan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan salah satu contoh kedaulatan negara Indonesia karena di dalam demokrasi, rakyat merupakan pengambil keputusan di dalam setiap hal yang bersangkutan dengan kehidupan berbangsa dan di atas merupakan artikel mengenai contoh kedaulatan negara Indonesia yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah ini. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan negara Indonesia merupakan suatu hal yang harus senantiasa kita jaga dan kita tegakkan agar tidak tergerus oleh ancaman, baik yang berupa ancaman luar negeri maupun ancaman dalam negeri. Kita harus selalu melakukan yang terbaik bagi tegaknya kedaulatan negara Indonesia dengan berjuang sebaik mungkin demi negara ini. Demikian, sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya dan tak lupa, semoga kebahagiaan selalu mengiringi langkah para pembaca! Sebagai salah satu contoh negara kesatuan maka tipe sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia salah satunya berciri pemerintahan terpusat dan pendelegasian beberapa wewenang kepada pemerintah daerah. Kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang oleh karena itu pemerintah perlu menunjukkan perilaku-perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Adapun perilaku yang dapat ditampilkan oleh pemerintah diantaranya adalah sebagai berikutEfektivitas dan Efisiensi Lembaga Perwakilan RakyatTugas lembaga negara yang bertindak sebagai lembaga perwakilan di Indonesia seperti MPR Majelis Perwakilan Rakyat, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penjelmaan dari rakyat karena lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat. Dengan demikian lembaga perwakilan rakyat merupakan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagai pemerintah, diperlukan adanya efektivitas dan efisiensi dari lembaga perwakilan rakyat tersebut sehingga kedaulatan rakyat benar-benar dapat terkaitTugas dan Wewenang DPRTugas dan Fungsi DPRDTugas dan Fungsi MPRTugas dan Fungsi DPRD Persamaan Warga Negara dalam HukumWarga negara merupakan penduduk suatu negara yang mendapat legalitas untuk diakui secara hukum dari negara tersebut. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan persamaan baik di hadapan hukum maupun pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja, warga negara yang tinggal di suatu negara juga sangat penting untuk menjunjung hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UUD Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Istilah kesamaan di dalam hukum ini biasa disebut dengan “equality before the law”. Persamaan warga negara dalam hukum ini merupakan salah satu contoh perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Baca juga Landasan Hukum Persamaan Kedudukan Warga NegaraJaminan Perlindungan HAMPerlindungan HAM Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam pemerintahan Indonesia, bahkan di dalam konstitusi Indoneisa yakni UUD 45 terdapat pasal-pasal yang secara khusus membahas HAM ini. Jaminan perlindungan HAM telah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai tindakan sepertiPemberlakuan UU tentang HAM dan pengesahan berbagai konvensi tentang HAM Baca kuga Pengertian KonvensiPendirian lembaga-lembaga perlindungan HAM Baca juga Lembaga Perlindungan HAMPembentukan lembaga peradilan yang demikian itu merupakan contoh perilaku pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana kepentingan rakyatlah yang paling terkaitPengertian Instrumen HAM di IndonesiaHambatan Penegakan HAMDasar Hukum HAMUpaya Pemerintah dalam Menegakkan HAMSupremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Kedaulatan RakyatSupremasi hukum merupakan suatu tindakan dimana pemerintah menganggap bahwa kekuasaan tertinggi adalah hukum. Di Indonesia sendiri, sumber dari segala sumber hukum adalah konstitusi negara yaitu UUD 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali dan menerima segala resiko atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia melaksanakan kedaulatan rakyat menurut UUD. Baca juga Sejarah UUDPenyelenggaraan Pemerintahan sebagai Amanat Kedaulatan RakyatTeori kedaulatan rakyat dimaknai bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat oleh karena itu segala penyelenggaraan pemerintahan ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berbunyi “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indoneisa, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Rebublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka pemerintah Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu dalam Pasal 9 ayat 1 menjelaskan tentang sumpah presiden dan wakil presiden yakni “… memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjalankan segala undang-undang dan peratuirannya dengan selurus-lurusnya..”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah wajib menjalankan amanat kedaulatan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca juga Ciri-Ciri Konstitusi NegaraPenyelenggaraan Proses Peradilan Administrasi yang Bebas dan MandiriSebagai negara hukum, Indonesia selalu berupaya agar kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dapat berjalan beriringan dan saling mendukung satu sama lain. Untuk menghindari jenis-jenis pelanggaran ham dan penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang maka diperlukan adanya pengawasan yang baik maupun dikenai pelanggaran administrasi. Untuk mengadili pelanggaran seperti ini pemerintah membentu PTUN Peradilan Tata Usaha Negara. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi harus bebas dan mandiri sehingga terhindar dari KKN Korupsi, Kolsdi, dan Nepotisme.Artikel terkaitPeranan Mahasiswa dalam Pemberantasan KorupsiPenyebab Korupsi dan Cara MengatasinyaDampak Korupsi Bagi NegaraPenyelenggaraan PemiluDi Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu Luber Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia dan Jurdil Jujur dan Adil. Pelaksanaan pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jenis-jenis pemilu di Indonesia diantaranya adalahPemilu untuki memilih bupati/walikota dan gubernurPemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRDPemilu untuk memilih wakil presiden dan wakil presidenDemokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang mana pelaksanaanya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan demokratisasi melalui pemilu ini merupakan salah satu contoh perilaku yang ditampilkan pada perwujudan kedaulatan rakyat. Baca juga Asas-Asas Demokrasi PancasilaContoh nomor 1 sampai 7 merupakan perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana perilaku kita sebagai warga negara untuk turut menampilkan sikap dan perilaku sebagai perwujudan kedaulatan rakyat? berikut inilah beberapa Terhadap Peraturan yang BerlakuDi suatu negara tentunya terdapat norma-norma hukum yang dijunjung yang berlaku bagi seluruh warga negara. Selain itu juga terdapat norma dalam masyarakat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma-norma tersebut bermanfaat untuk mengatur segala tingkah laku manusia atau dalam hal ini masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sudah menjadi kewajiban kita untuk menampilkan perilaku untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu dengan taat terhadap peraturan dan prundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baca juga Pengertian NormaMendukung Berbagai Kegiatan Pemerintah yang Memberi Dampak Positif Bagi MasyarakatPemerintah selalu melaksanakan program-program tertentu untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Salah satu pelilaku yang dapat kita tampilkan guna mewujudkan kedaulatan rakyat adalah mendukung berbagai kegiatan pemerintah yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Adapaun yang dapat kita lakukan diantaranya adalahMengikuti proses pemilu dengan baik dan selektif dalam memilih pemimpin agar calon pemimpin bangsa yang kita pilih merupakan kandidat yang memang benar-benar berpotensi untuk mengatur pemerintahan di dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dan tanggap terhadap kondisi sekitar dan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan banyak masyarakatArtikel terkaitTahap-Tahap Kebijakan PublikKebijakan PrivasiTurut Aktif dalam Pembangunan NasionalPembangunan nasional diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Pembangunan nasional tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada pemerintah, kita sebagai warga negara harus turut andil di dalamnya. Apalagi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadikan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi membuat rakyat sendiri harus ikut terjun langsung dan turut aktif dalam pembangunan nasional. Sikap seperti ini merupakan salah satu perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan uraian di atas telah mengulas tentang perilaku yang biasa ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Semoga kita bisa menjadi salah satu warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dalam perwujudan kedaulatan rakyat tersebut. 26. wujud nyata indonesia melaksanakan kedaulatan ke luar adalah... a. terbentuknya organisasi, baik regional maupun internasionalb. terbentuknya masyarakat internasionalc. kemampuan indonesia mengusir penjajahd. kemampuan indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifut ledaulatan negara selalu​ Jawaban Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifPenjelasanmaaf kalau salah

salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di indonesia adalah